Alasan Kepala Desa Burangkeng Menolak Dana Desa

 

NEWBERITA8 -  Kepala Desa Burangkeng, Nemin mengungkapkan menolak kompensasi berupa dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pemkab menawarkan opsi pemberiaan dana desa kepada warga Burangkeng dikarenakan tidak bisa memberikan kompensasi berupa uang.

Dana desa itu nanti masuk ke kas desa untuk digunakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat padat karya atau badan usaha bersama.

"Anggaran dana desa itu kan harus ada payung hukumnya. Main asal transfer ke rekening desa aja, Saya tidak mau," ujar Kades Burangkeng, Nemin, saat dihubungi, Minggu (17/3/2019).

Ia menjelaskan saat pemberian kompensasi berupa dana desa mesti ada kekuatan hukumnya. Ia tidak mau asal menampung dana desa tersebut.

"Kenapa engga langsung disalurankan aja bantuan uang tunainya ke masyarakat. Jangan masuk ke kas desa, jangan desa yang salurkan. Ini rawan menyalahi aturan. Pemkab jebak saya kalau seperti ini," tegas Nemin.

Nemin menjelaskan persoalan ini padahal simpel jika Pemkab Bekasi serius mengakomodir aspirasi warga. Satu aspirasi warga berupa uang kompensasi bau padahal bisa diwujudkan dengan dibuatkannya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

"Memang dalam Undang-undang tidak disebut kompensasi bentuk uang. Tapi jangan kaku lah, mereka kan bisa buat Perdanya. Ini Plt Bupati nya saja engga serius tangani ini, mana pernah ada pada rapat," jelasnya.

Ia menyarankan Pemkab Bekasi untuk belajar ke Pemkot Bekasi yang bisa memberikan uang kompensasi bau ke warganya.

"Saya bilang, mereka suruh belajar ke Pemkot Bekasi. Kenapa kota bisa. Pakai apa kota itu bisa. Menggunakan payung hukum seperti apa. Dengan Perwali (Perbup) atau Perda. Jadi apa dasar yang dipakai walikota sehingga bisa memberikan kompensasi tunai berbentuk uang kepada warganya. Itu kan adabukti, ada contoh," ungkapnya.

Alasan Pemkab soal dana kompensasi berupa uang dari Pemkot Bekasi itu diberikan oleh DKI Jakarta. Namun, kata Nemin, dana itu masuk ke APBD Kota Bekasi terlebih dahulu dan ditata melalui Perda dan Peraturan Walikota.

"DKI hanya berikan bantuan keuangan ke Pemkot, masuk rekening APBD. Di pemerintah daerah lah baru ditata habis itu, diatur lagi oleh Perda, lalu diatur lagi pakai Perwali. Itu tidak langsung diberikan Gubernur DKI kepada warga Kota Bekasi. Pemkot yang berikan bantuan tunai ke warganya. Jadi ada dasar hukumnya, kenapa bilang engga bisa (Pemkab), belajar dong ke kota," jelasnya.

Sebelumnya, Senin (4/3/2019) ratusan warga Desa Burangkeng berunjuk rasa di depan TPA Burangkeng dengan menutup TPA. Truk sampah tidak diperbolehkan masuk dan ada aktivitas di TPA.
Dalam menjawab tuntutan warga tersebut, Pemkab Bekasi telah tiga kali melakukan rapat bersama. Bahkan mengundang warga itu.

Terakhir, Rabu (13/3/2019) Pemkab Bekasi bertemu warga Desa Burangkeng atau Tim 17 pertemuan itu dilakukan di Kantor Sekda Kabupaten Bekasi. Dalam pertemuan itu, Pemkab Bekasi memutuskan tidak bisa memberikan kompensasi berupa uang kepada warga desa karena tidak diwajibkan dalam aturan yang berlaku.


Akibatnya, sampah menumpuk di sejumlah wilayah Kabuapaten Bekasi.

Sementara itu, tuntutan warga Desa Burangkeng antara lain, menuntut dibangun saluran air di permukiman warga, diberikan uang kompensasi dari Pemkab Bekasi, perbaikan akses jalan TPA, pemeliharaan serta pembenahan TPA, dan lainnya.